Beban Gaji P3K dan Operasional, APBD Melawi Sisa 8% untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan
- account_circle Adp/Tim
- calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
- print Cetak
Gubernur Kalbar Ria Norsan ungkap kondisi fiskal Kabupaten Melawi yang hanya menyisakan 8% APBD untuk pembangunan akibat pemotongan TKD dan beban P3K. (Foto: Tugu joeang di Nanga Pinoh, Melawi/Ist.)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PinohNews.Com — Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyelenggarakan rapat pengurus perdana di Hotel Hyatt Regency Bali pada Jumat (13/02/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyusun arah kebijakan organisasi untuk masa bakti 2025–2029 pasca pengukuhan pengurus di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam forum tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum APPSI, menyampaikan usulan tegas terkait kondisi fiskal di daerah.
Ia menyoroti dampak serius dari pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai telah melumpuhkan kapasitas fiskal di sejumlah kabupaten, termasuk Kabupaten Melawi.
Ria Norsan mengungkapkan bahwa Kabupaten Melawi memiliki APBD sebesar Rp800 miliar, namun harus mengalami pemotongan TKD yang mencapai angka Rp275 miliar.
Kondisi tersebut membuat dana yang tersedia menyusut drastis menjadi hanya sekitar Rp525 miliar untuk membiayai seluruh kebutuhan daerah.
Beban keuangan ini diperparah dengan kewajiban pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang membuat belanja pegawai melonjak hingga 67–70% dari total APBD.
Setelah ditambah dengan berbagai kegiatan rutin operasional, total penggunaan APBD di Kabupaten Melawi tercatat telah mencapai angka 92%.
Angka tersebut menunjukkan bahwa APBD Melawi hanya tersisa 8% untuk pelayanan publik dan pembangunan bagi masyarakat luas.
Jika dihitung dari sisa anggaran sebesar Rp525 miliar, maka dana yang tersedia untuk pembangunan fisik dan pelayanan publik hanya tinggal Rp42 miliar saja.
“Saya usulkan agar APPSI, APKASI, dan APEKSI bersatu untuk mengadakan pertemuan langsung dengan Presiden, didampingi Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri,” tegas Ria Norsan pada Jumat (13/02/2026).
Usulan aksi kolektif tersebut disampaikan sebagai respon atas prediksi bahwa pemotongan TKD masih berpotensi berlanjut hingga tahun 2027 mendatang.
Ria Norsan menekankan pentingnya mencari solusi bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar kabupaten tetap memiliki daya untuk melayani masyarakatnya.
Ketua Umum APPSI, Rudy Mas’ud, juga mendukung adanya sinergi regional dan kemandirian fiskal agar daerah tidak terus menerus bergantung pada pusat.
“Untuk bisa APPSI berjuang dan maju, kita perlu komitmen bersama. Kita bersatu pun belum tentu berhasil, apalagi kalau kita bercerai-berai,” ujar Rudy Mas’ud saat memberikan sambutan.
Rapat ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi APPSI untuk menjembatani komunikasi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi situasi ekonomi nasional ke depan.
- Penulis: Adp/Tim
- Editor: Abu Alif
Saat ini belum ada komentar