Capai Standar Pelayanan Cepat, Sekda Kalbar Puji Manajemen Baru RS Yarsi Pontianak

PinohNews.Com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi tinggi terhadap transformasi manajemen dan peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit (RS) Yarsi Pontianak. Perubahan signifikan ini dinilai berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat secara luas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, dr. Harisson, mengungkapkan bahwa salah satu indikator keberhasilan tersebut terlihat dari tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang kini telah mencapai angka 86 persen.

Angka keterisian yang tinggi ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kesehatan di RS Yarsi. Namun di sisi lain, kondisi ini menunjukkan kapasitas rumah sakit yang mulai terbatas.

“Dalam manajemen rumah sakit, BOR 86 persen sudah masuk kategori lampu kuning. Artinya, rumah sakit sudah sangat padat dan perlu segera dilakukan penambahan gedung rawat inap untuk mengakomodasi kebutuhan pasien,” ujar Harisson usai membuka Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi), di Aula RS Yarsi Pontianak, Rabu (14/1/2026).

Selain keterisian tempat tidur, Harisson juga menyoroti perbaikan pada indikator manajerial lainnya, yaitu Turnover Interval (TOI) dan Length of Stay (LOS). Ia mengenang masa lalu RS Yarsi yang sempat memiliki masa tunggu tempat tidur (TOI) hingga 24 hari.

“Sekarang, di bawah kepemimpinan dr. Carlos, TOI berhasil ditekan menjadi hanya 1,6 hari. Ini pencapaian luar biasa. Pasien pulang, tidak sampai dua hari kamar sudah siap digunakan kembali,” ungkapnya.

Sementara itu, rata-rata lama rawat inap (Length of Stay) kini berada di kisaran empat hari. Menurut Harisson, hal ini membuktikan kompetensi tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Pasien ditangani dengan efektif sehingga bisa segera sembuh dan kembali ke keluarga.

Dalam kesempatan yang sama, Harisson mengklarifikasi terkait pengunduran dirinya dari posisi pembina yayasan. Langkah ini diambil melalui notaris demi menjaga integritas dan menghindari potensi konflik kepentingan saat pemerintah daerah menyalurkan hibah.

“Saya ingin memastikan tidak ada kecurigaan bahwa bantuan diberikan karena jabatan. Saya mundur secara administratif agar dukungan Pemprov kepada Yarsi benar-benar murni atas dasar kepentingan publik dan kinerja rumah sakit,” tegasnya.

Terkait dukungan finansial, Harisson mengakui adanya tantangan berat karena pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp522 miliar pada tahun ini. Kondisi ini memaksa pemerintah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Meski demikian, ia mendorong pengurus Yarsi untuk tetap optimistis dan aktif menjalin komunikasi dengan Gubernur Kalbar demi keberlanjutan pelayanan.

“Yarsi adalah lembaga sosial nirlaba. Kita membutuhkan orang-orang yang mau berjuang tanpa pamrih demi kepentingan umat. Pemerintah akan terus berupaya hadir meski di tengah keterbatasan,” pungkas Harisson.

Harapannya, RS Yarsi tidak hanya unggul secara data statistik, tetapi terus menjadi fasilitas kesehatan yang ramah, cepat, dan menjadi sandaran utama bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat.